Indonesia telah resmi menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 , yang menggantikan kerangka peraturan tahun 2023 sebelumnya. Peraturan krusial ini menyederhanakan tata cara perdagangan karbon melalui mekanisme offset , yang mencakup segala hal mulai dari pendaftaran proyek hingga penerbitan unit karbon serta penjualan domestik maupun internasional

Dalam ringkasan Downloadable Content (DLC) ini, yang disusun bersama oleh Cecilia Natasya dan Nadya Zahra P. dari Fairatmos bekerja sama dengan AACM & APHI, kami menguraikan lima kategori pelaku usaha yang memenuhi syarat , termasuk pemegang PBPH dan masyarakat hutan adat , serta jalur spesifik untuk unit SPE GRK dan Non-SPE GRK. TTetaplah terdepan dalam masa transisi ini dengan memahami potensi peta jalan (roadmap) 2027 serta perkembangan dan tata cara registri nasional yang akan datang.